dprd sumbawa3Pemerintah Kota Depok diwakili Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerima kunjungan kerja (kunker) DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (25/02/2014) di Aula Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Gedung Baleka Depok. Kedatangan anggota dewan ini guna mempelajari Perda terkait Minuman Keras yang sudah dijalankan oleh Pemkot Depok.

Farhan Zul selaku Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa wilayahnya sudah memiliki Perda mengenai peraturan miras. Namun pihaknya mengaku bahwa Perda tersebut belum berjalan maksimal.

“Miras ini merupakan salah satu penyebab rusaknya generasi masa depan. Kami selalu berpedoman terhadap peraturan yang sudah ditetapkan di Perda Nomor 12 Tahun 2009. Peraturan tersebut hingga saat ini baru berjalan 30 persen,” tutur Farhan.

Menurutnya, di Kabupaten Sumbawa sudah menetapkan panitia khusus untuk menghapus keberadaan miras. Tetapi tetap belum berjalan maksimal. Seiring berjalannya waktu setelah mendapatkan informasi terkait hal tersebut, ternyata Kota Depok sudah menetapkan peraturannya satu tahun lebih dahulu yaitu pada Perda Nomor 6 Tahun 2008. Sehingga DPRD Kabupaten Sumbawa tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam menangani permasalahan miras

Senada dengan hal tersebut, Kepala Satpol PP Kota Depok Nina Suzana mengatakan bahwa meskipun jumlah warga di Kota Depok jutaan, pihaknya akan terus melakukan pengamanan yang maksimal. “Alhamdulillah dengan 1,8 juta jiwa yang diamankan oleh 95 anggota Satpol PP, keamanan dan kenyamanan terkait miras di Kota Depok dapat teratasi,” pungkasnya.

Mantan Sekretaris DPPKA ini juga menambahkan bahwa dalam mengamankan miras selalu melakukan koordinasi dengan Polisi Resort (Polres) dan Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Depok. Sehingga penanganan masalah ini dapat terselesaikan dengan mudah. (Indri/Diskominfo)

Bagikan post melalui :