Melalui Surat Edaran bernomor 568/1014/Disnakersos tertanggal 19 Juli 2013 perihal Pembayaran THR Tahun 2013, Walikota Depok mengingatkan para pengusaha di Kota Depok agar memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya paling lambat H-7 Lebaran. Menurut beliau, karyawan harus menerima THR senilai minimal satu bulan gaji.

Pelaksanaan pembayaran THR ini akan dipantau secara langsung oleh Satuan Tugas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2013 Kota Depok yang dipimpin oleh Ir. Abdul Haris, MPM., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok.

Sebagai bentuk kepedulian kepada para buruh, Disnakersos Kota Depok membuka Posko Pengaduan yang akan menerima dan menindaklanjuti aduan dari para buruh jika tidak mendapat THR dari perusahaan tempatnya bekerja. Walikota Depok meminta para buruh agar tidak sungkan untuk melapor jika tidak diberi THR.

Pemberian THR pada karyawan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih. Sementara dalam pasal 3 ayat 1 poin B diatur mengenai jumlah THR yang berhak diterima karyawan, pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR sebesar 1 bulan upah, sedangkan pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan THR secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja 12×1 bulan upah.

Hasil pelaksanaan THR agar dilaporkan 1 minggu setelah pembayaran THR oleh Perusahaan kepada Walikota melalui Kepala Disnakersos Kota Depok dengan mengisi format laporan sebagaimana terlampir pada Surat Edaran dimaksud.

(Diskominfo)

Bagikan post melalui :