pjs walikota depok

Arifin Harun Kertasaputra yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sebagai  Penjabat Walikota Depok menggantikan posisi Nur Mahmudi Isma’il dalam mengisi kekosongan jabatan. (Selasa, 26/1/2016). (Foto: Rysko/Diskominfo)

depok.go.id – Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (Jabar), Arifin Harun Kertasaputra yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan resmi dilantik menggantikan posisi Nur Mahmudi Isma’il dalam mengisi kekosongan jabatan sebagai Penjabat Walikota Depok.

Aher (sapaan akrab Ahmad Heryawan) mengatakan, Arifin akan bertugas sebagai Penjabat Walikota Depok mengisi kekosongan sampai dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Depok yang baru. Aher berharap, Walikota Depok yang terlah terpilih segera dilantik. Hal ini agar Arifin lekas kembali dan menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar.

“Dalam mengemban tugas sebagai Walikota harus sesuai dengan yang diatur undang-undang dan peraturan Kemendagri,” ujar Aher, d isela upacara Pelantikan Penjabat Walikota Depok Tahun 2016 dan Wakil Bupati Ciamis masa jabatan 2014-2019, di aula barat Gedung Sate Bandung, Selasa (26/01/16).

Senada dengan itu, selama menjabat sebagai Penjabat Walikota Depok, Arifin diamanahkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di antaranya mengantarkan dalam rangka persiapan pelantikan Walikota yang definitif. 

“Saya bertugas untuk membuka komunikasi kepada stakeholder dan konsolidasi bersama jajaran Pemkot Depok. Tugas saya hanya mengantar dan mengisi kekosongan. Tidak ada kebijakan yang akan dikeluarkan. Amanat konstitusinya seperti itu, yang jelas roda pemerintahan jangan sampai berhenti. Konsolidasi Pemkot dan masyarakat harus tetap jalan, apalagi pasca Pilkada,” ujar Arifin.

Perlu diketahui, Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih periode 2016-2021 telah diumumkan pada rapat paripurna istimewa di DPRD, kemarin (25/01). Namun dalam ketentuannya, Wali kota terpilih belum bisa dilantik karena harus menunggu dan menghormati daerah lain yang masih menyelesaikan beberapa masalah terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu. 

Penjabat Walikota Depok ini berlaku hingga pemerintah pusat menginstruksikan agar Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih periode 2016-2021 segera dilantik. Tujuannya, agar pelantikan dapat berjalan serentak di seluruh daerah, sama seperti saat Pilkada. (Vidyanita/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :