???????????????????????????????depok.go.id – Pemberian kucuran dana operasional pada Ketua RT, RW, dan LPM se-Kecamatan Sawangan yang masing-masing besarannya Rp 1.200.000,00 untuk ketua RT, Rp 1.500.000,00 untuk ketua RW, dan Rp 2.000.000,00 untuk ketua LPM memang dikenai PPH sebesar 5 persen. Pengenaan pajak tersebut ternyata tidak membuat para penerima dana bantuan merasa keberatan sama sekali.

Ketua RW 06 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Aksa Santari menyampaikan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Pemkot Depok atas perhatian yang diberikan kepada para Ketua RT, RW, dan LPM di Kecamatan Sawangan. Terkait bantuan dana operasional yang diterimanya dikenai PPH sebesar 5 persen, Aksa (panggilan akrabnya), tidak merasa keberatan.

“Kami tidak keberatan dana operasional dikurangi pajak 5 persen, karena pajak itu juga yang nantinya digunakan bagi pembangunan Kota Depok,” ujar Aksa.

Menurutnya, pemberian dana operasional ini dirasa sangat membantu sekali mengingat banyaknya aktivitas administrasi dan transportasi yang dibutuhkan RT, RW, dan LPM dalam menjalankan tugasnya melayani warga sehari-hari.

Senada dengan Aksa, Joko Renggono, yang merupakan ketua RT 04/10 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan mengatakan pengenaan pajak 5 persen sudah kewajibannya sebagai warga yang baik. Baginya tidak ada masalah sama sekali apabila dana yang sebesar Rp 1.200.000,00 dipotong pajak.

“Saya pribadi tidak masalah apabila dana bantuan operasional yang diberikan Pemkot Depok dikenai pajak 5 persen,” tandas Joko yang baru kali ini menjadi Ketua RT di lingkungan perumahan Bukit Rivaria.

Joko berharap agar ke depannya Pemkot Depok lebih memberikan perhatian kepada para Ketua RT, RW, dan LPM. Mengingat mereka merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkatan yang paling bawah.

Sementara itu, apabila dikenai pajak 5 persen maka tiap-tiap RT, RW, dan LPM akan mendapatkan bantuan dana operasional secara bersih yakni untuk RT sebesar Rp 1.140.000, RW menjadi Rp 1.425.000, dan LPM menjadi Rp 1.900.000. (Nurul Hasanah/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :