dprd pertanggungjawaban

Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad saat menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2014 di Ruang Rapat DPRD Kota Depok, Jumat (26/06/2015)

depok.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2014 di ruang rapat DPRD Kota Depok, Jumat (26/06/2015).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo ini juga turut dihadiri Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad, Plt. Sekretaris Daerah Kota Depok Harry Prihanto, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok, Muspida dan Instansi Vertikal di Kota Depok, serta anggota DPRD Kota Depok.

Dalam paparannya, Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan bahwa penyampaian ringkasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, komponen pertama dari laporan keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kota Depok Tahun 2014.

“Laporan Realisasi Anggaran dimaksud guna memberikan informasi mengenai realisasi dan anggaran suatu entitas pelapor secara tersanding sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian atas target yang telah ditetapkan,” tutur alumni Gontor tersebut.

Lebih lanjut, Idris mengungkapkan bahwa realisasi belanja untuk APBD tahun 2014 mencapai Rp 2.011.328.640.125,00 (dua triliyun sebelas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau sekitar 75,34 persen dari belanja sebesar Rp 2.669.550.591.184,90 (dua trilyun enam ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh empat koma sembilan puluh rupiah).

Setelah membandingkan antara pendapatan dengan belanja, maka  terdapat Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  APBD Tahun  Anggaran  2014 sebesar Rp 756.878.559.581,52 (tujuh  ratus  lima  puluh enam miliar delapan ratus tujuh  puluh delapan juta  lima  ratus  lima  puluh  sembilan  ribu  lima ratus delapan puluh satu koma lima puluh dua rupiah).

“Dengan  SILPA  yang  cukup  besar, kami  menyadari  bahwa  perlu  segera  diambil tindakan-tindakan strategis untuk  mengoptimalkan penyerapan  anggaran,  dengan  tetap  menjaga kualitas hasil pelaksanaan kegiatan,” tambah mantan Sekjen Ikatan Da’i Indonesia tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menyatakan bahwa selanjutnya akan digelar rapat paripurna pandangan fraksi dalam menyikapi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2014. Hal tersebut dilakukan guna membahas lebih rinci terkait penggunaan APBD.

“Kami akan agendakan rapat selanjutnya, masing-masing fraksi akan memberikan tanggapan atas pelaksanaan APBD tahun lalu,” ungkap Hendrik. (Indri/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :