7 raperda depok

Walikota Depok menyampaikan tanggapan mengenai tujuh Raperda dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari Senin (26/10/2015) di gedung DPRD Kota Depok. (DISKOMINFO-Dewa Aji Panggalih)

depok.go.id – DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna di ruang rapat DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard, Kota Kembang, Senin (26/10/15). Rapat tersebut digelar dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok dan Jawaban Walikota Depok.

Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il, Sekretaris Daerah Kota Depok Harry Prihanto, Perwakilan Muspida, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan Instansi Vertikal, LSM, serta media turut hadir dalam rapat ini.

Adapun tujuh Raperda yang dibahas dalam rapat ini, di antaranya mengenai Raperda atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Raperda tentang Penanaman Modal, dan Raperda tentang Tarif Layanan Kesehatan kelas III RSUD Depok.

Pandangan yang diberikan setiap fraksi tidak jauh berbeda, pada dasarnya fraksi setuju atas tujuh Raperda yang diajukan dan diharapkan ketika Raperda menjadi Perda, dapat diimplementasikan kepada masyarakat sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung.

Fraksi Gerindra, Iing Hilman, melihat ada beberapa catatan mengenai tujuh Raperda, seperti tarif layanan kesehatan RSUD. Gerindra berkomitmen tentang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, kesehatan harusnya tidak hanya digantungkan pada RSUD saja tetapi bisa juga ke Puskesmas.

“Begitu juga dengan masalah perizinan yang difokuskan ke satu pintu, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan ke warga,” ujarn Hilman.

Hilman juga menambahkan, ada beberapa Perda yang harus diperbaiki, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera (RPJMD), IMB, serta Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Ketujuh Raperda tersebut harus dibahas lebih lanjut oleh instansi terkait, dengan memberikan pelayanan IMB yang tidak memberatkan sebelah pihak, namun memberikan rasa aman dan estetika saat mendirikan bangunan di Kota Depok.

Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il menanggapi penyampaian fraksi-fraksi tersebut dengan rangkuman catatan yang telah dibuatnya. Salah satunya yaitu, tarif kelas III bagi masyarakat kurang mampu yang belum tergabung dalam BPJS, telah diakomodir oleh jaminan kesehatan nasional atau jaminan kesehatan daerah.

“Tarif masih di bawah unit cost dan sudah disamakan dengan rumah sakit lainnya, jadi masyarakat tidak usah khawatir,” paparnya. (Vidyanita/Ed: Faizal Satrio – Diskominfo)

Bagikan post melalui :