Zona Sosialisasidepok.go.id – Pemerintah Kota Depok akan mencanangkan zona integritas dalam rangka reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bebas dari korupsi serta wilayah bersih dan melayani. Pencanangan dijadwalkan tepat di hari peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2015 mendatang.

“Kita memang belum mencanangkan zona integritas, dan akan segera dicanangkan, karena Walikota Depok memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bebas dari korupsi,” kata Kepala Inspektorat Kota Depok Novarita, dalam sosialisasi zona integritas di aula lantai 5 Balai Kota Depok, Senin (26/10/2015).

Kepala OPD, camat, dan pejabat Pemkot Depok lainnya turut hadir dalam sosialisasi ini. Sementara pengisi sosialisasi adalah Asisten Deputi Sistem Evaluasi Kementerian Pembedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gatot Sugiharto.

Dalam sosialisasinya, Gatot menjelaskan bahwa zona integritas adalah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBMM).

“Reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif dan efisien sasaran dan tujuan pelayanan cepat, tepat, dan profesional yang merupakan hasil dari zona integritas,” ujarnya.

Ia mengatakan ciri-ciri keberhasilan pelaksanaan zona integritas dapat dilihat dari telah terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, minim tindak pidana korupsi dan penyimpangan, segenap aparatur mampu bekerja secara efektif, efisien dan hemat.

Menurutnya  Kota Depok memiliki komitmen untuk berintegritas dan setalah itu dibuat zonanya. Proses untuk pembangunan zona intergritas diawali dengan pencananganan, lalu penandatanganan fakta integritas, penetapan unit kerja menuju WBK/WBBM, penilaian oleh penilai internal (self assement bisa oleh Kementerian PANRB).

“Mudah-mudahan penetapan unit kerja yang ditunjuk oleh Pemkot Depok bisa menjadi contoh bagi unit kerja yang lain dalam pengembangan zona integritas,” harapnya.

Selanjutnya, pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM ke Kementerian PANRB, review penilaian oleh Kementerian PANRB, penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM.

Selain itu, nantinya dapat menentukan komponen-komponen yang harus dibangun, predikat dapat dicabut apabila ternyata setelah ditetapkan terdapat kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.

“Ada tiga unit yang menjadi penetapan yakni unit yang penting atau strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya alam yang cukup besar dan memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi,” tuturnya. (Nurul Hasanah/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :