P2TP2Adepok.go.id – Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Resya Nur Haeti, menyatakan dukungannya terhadap wacana hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dengan melakukan kebiri syaraf libido. Menurutnya, hal tersebut merupakan hukuman yang akan membuat efek jera terhadap para pelaku kekerasan seksual.

“Hukumannya ini membuat jera, karena hukuman selama ini mungkin kurang membuat efek jera. Selain menimbulkan efek jera, hukuman ini juga akan membuat efek takut bagi predator anak lainnya,” ujar Resya saat ditemui di kegiatan Workshop P2TP2A di Sekarpeni, Senin (26/10/2015).

Resya mengatakan bahwa kekerasan seksual pada anak ini menjadi hal yang harus dan wajib untuk diselesaikan oleh semua pihak karena merusak generasi penerus bangsa. Menurutnya, kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan salah satu kejahatan berbahaya yang menimbulkan trauma panjang.

Harus ada pendampingan untuk menghilangkan trauma tersebut, para korban ini harus diberikan terapi oleh para psikolog dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sesuai dengan beratnya trauma yang mereka derita.

“harus kita pahami, hukuman kebiri ini bertujuan untuk melindungi hak anak, melindungi masa depan anak dan lebih luas lagi adalah melindungi bangsa ini, karena mereka adalah penerus bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Kemitraan, Kerjasama P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Yeni Huryani, mengatakan bahwa korban kekerasan seksual anak ini nantinya ada kecenderungan untuk menjadi pelaku pada suatu saat. Hal inilah yang menjadi momok menakutkan bagi seluruh pihak.

Yeni mengatakan bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual pada anak, dulunya adalah korban. Jika dimisalkan ada 10 orang yang dulu pernah menjadi korban, ada kekhawatiran nantinya 10 korban ini akan bertransformasi menjadi pelaku dan melakukannya lagi pada 10 anak lagi.

“Tanpa disadari ini menyebabkan efek berantai, maka harus dipotong traumanya dan disembuhkan agar ke depannya menutup kemungkinan mereka melakukan kejahatan seksual,” jelasnya. (Rysko/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :