depok.go.id – Permasalahan mengenai kematian ibu dan bayi menjadi hal yang diperhatikan oleh Pemkot Depok, terbukti pada tahun ini Depok mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA). Pembuatan Perda KIBBLA sendiri berdasarkan pada intruksi Presiden RI, tentang kesehatan ibu dan bayi.

“Terbitnya Perda ini diharapkan dapat mengurangi angka kematian pada ibu dan bayi, ketika proses melahirkan maupun ketika sudah melahirkan,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Depok, Hidayat Nuh Ghazali, dalam kegiatan Sosialisasi Perda tersebut di aula lantai lima, Balai Kota Depok, Kamis (26/11/2015).

Ghazali menjelaskan bahwa Perda ini sudah selesai prosesnya sejak bulan Mei 2015 dan tinggal menunggu Perwalnya. Informasi Perda pun sudah dilakukan ke beberapa Organisai Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Depok, sedangkan ke depan akan mulai disosialisasikan ke semua kelurahan dan kecamatan.

“Di Depok sendiri angka kematian ibu dan bayi tergolong kecil, yakni 87. Sementara itu dari pusat targetnya adalah 102, jadi Depok sudah melampaui target nasional. Makanya Depok terbilang sudah cukup bagus dalam memerangi kematian ibu dan bayi,” jelasnya.

Pihak Dinkes juga terus mengupayakan agar ibu hamil memeriksakan ke dokter atau bidan. Puskesmas di Kota Depok ini sendiri sudah memiliki bidan, sehingga dapat membantu ibu yang melahirkan. Sebagian wilayah di Depok memang masih ada dukun beranak, namun statusnya hanyalah sebagai asisten bidan.

“Dukun boleh mendampingi saja, tapi yang kerja tetap bidan,” ucap Hidayat.

Begitu pula dengan tindakan pelarangan ibu melahirkan ke bidan, akan dikenakan sanksi sosial. Misalkan keluarga mau melahirkan tetapi disuruh ke dukun, maka keluarga akan dikenakan sanksi. Perda ini sendiri bertujuan menyelamatkan ibu dan bayi agar mendapatkan kesehatan.

Selain itu, menghalangi program pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, diancam pidana. ASI ekslusif sendiri selama enam bulan, dan dianjurkan hingga anak berusia dua tahun. Selama enam bulan tersebut, bayi tidak boleh diberikan makanan pendamping seperti bubur bayi atau pisang, karena bayi belum siap menerima asupan selain ASI, ususnya bayi belum normal. Belum adanya bakteri flora dan normal yang berfungsi sebagai anti bodi yang membantu dalam pembentukan feses.

“Jadinya sudah tidak bisa lagi sembarangan mengurus bayi, karena di Depok sudah ada payung hukum yang melindungi bayi,” jelasnya. (Rysko/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :