bu inspektur

depok.go.id – Demi terjadinya gratifikasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), Inspektorat Kota Depok memgimbau kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk wajib lapor bila ada pemberian yang mencurigakan.

Inspektur di Inspektorat Kota Depok, Novarita mengatakan, yang meliputi gratifikasi atau pemberian bagi ASN adalah uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, dan lainnya. Pemberian seperti itu wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang ada di lingkup pemerintah, seperti Inspektorat untuk di Kota Depok.

“Pejabat Pemkot atau ASN wajib melaporkan ke Inspektorat jika memang menerima hal-hal tersebut. Sebab ini sudah tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok,” jelasnya kepada depok.go.id, belum lama ini.

Dikatakannya, gratifikasi terbagi menjadi dua bagian yakni gratifikasi wajib lapor dan gratifikasi yang tidak wajib lapor. Gratifikasi wajib lapor adalah pemberian yang diterima berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib lapor yaitu pemberian yang diterima karena ada hubungan kekeluargaan sepanjang tidak ada konflik atau kepentingan.

“Pejabat atau ASN yang harus menolak dengan adanya gratifikasi tersebut adalah Wali Kota , Wakil Wali Kota, Pegawai Pemerintah (ASN), Pegawai non PNS yang menerima gaji dari APBD,” katanya.

Dirinya menambahkan, jika memang ditemukan ada yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan tersebut, Inspektorat akan mengeluarkan sanksi yang sudah diputuskan. Kemudian, untuk sanksi pidana pelanggaran gratifikasi paling singkat 4 – 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

“Sanksi tersebut akan diterima jika memang pelaku tersebut tidak melaporkan secara cepat, dan terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Terkecuali jika melapor cepat pemberian tersebut akan dikembalikan kepada negara atau ke pemberi,” pungkasnya.

Penulis : Dian Afrianti Kunto

Editor : Retno Yulianti dan Rita Nurlita

Diskominfo

Bagikan post melalui :