gender

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak perilaku merupakan hal yang perlu diperhatikan. Begitupun dalam pembangunan, dibutuhkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, apresiasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam pembangunan.

“Perencanaan pembangunan yang responsif gender saat ini sedang kami sosialisasikan agar diketahui bersama seluruh aparatur di Kota Depok,” ujar Rina Fitriani Bahar, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK), saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat (27/02/2015).

Dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender, Rina menjelaskan sedikitnya terdapat empat hal yang perlu dikembangkan, antara lain pertama, akses yaitu perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Kedua, manfaat yaitu perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Ketiga, partisipasi yaitu apakah keikutsertaan/suara masyarakat, terutama kelompok perempuan dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan. Lalu, yang terakhir adalah kontrol yaitu apakah kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan kontrol yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.

“Titik poin dari pembangunan berspektif gender ini ialah individu dari instansi/unit organisasi pemerintah/ormas yang ditunjuk bekerja sama dengan instansi/unit kerjanya masing-masing,” pungkas Rina. (Nurul H/Diskominfo)

Bagikan post melalui :