DPRD RTH

SERIUS: Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok, Hamzah (paling kiri) tampak serius mendengarkan pemaparan bersama jajaran Komisi A. (Foto: Istimewa)

depok.go.id- DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berupaya melindungi ketersediaan ruang hijau di Kota Depok. Upaya tersebut dilakukan DPRD melalui Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang di Kota Depok.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan banyak tanah di Depok yang dikuasai oleh pengembang. Pemkot Depok bersama dengan DPRD menyikapi hal itu dengan membuat sebuah regulasi.

“Pada tahun 2012 telah dibuat Perda Nomor 14  tahun 2012 mengenai penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) serta Ruang Terbuka Hijau (RTH),” ujarnya kepada depok.go.id, Senin (27/02/2017).

Lebih lanjut, dirinya yang juga sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Tata Ruang Kota Depok menuturkan perda tersebut diadakan sebagai upaya membentengi pengembang yang nakal atau menyalahi aturan. Para pengembang yang tidak sesuai prosedur, yaitu tidak menyediakan fasos, fasum dan RTH kepada pemerintah, maka tidak akan diterbitkan surat perijinannya.

“Jadi para pengembang yang nakal dan menyalahi aturan tidak akan diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),” ungkapnya.

Ketegasan ini dilakukan guna menyediakan ketersediaan ruang terbuka hijau. Dia berharap pembangunan Depok bisa terus berjalan, tetapi tetap memperhatikan keberadaan fasos, fasum dan RTH untuk masyarakat. Ia pun berharap masyarakat ikut serta berperan dalam mengawasi para pengembang yang melakukan pembangunan di Kota Depok.

“Peran dan pengaduan masyarakat kepada kami tentu sangat dibutuhkan. Karena kami juga tidak bisa mengawasi secara keseluruhan di Kota Depok yang luas ini tanpa bantuan dari masyarakat. Mari kita awasi pelaksanaan pembangunan bersama-sama,” tutupnya.

 

Penulis: Nur Afifah Putri

Editor: Retno Yulianti dan Rita Nurlita

 

 

Diskominfo

Bagikan post melalui :