dprd-sungai penuhPemkot Depok hari ini (27/03/2013) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Sungai Penuh, di Aula Lantai 5 Gedung Balaikota Depok. Sebagai daerah pemekaran yang baru empat tahun, dalam memutar roda pemerintahan Kota Sungai Penuh masih mencari pedoman untuk raperda yang nantinya akan diterapkan.

Dalam pembahasannya, kunjungan kerja DPRD Kota Sungai Penuh bersama Pemkot Depok membahas enam buah Raperda yaitu, 1) PBB-P2;
2)Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan barang daerah; 3) Pokok-pokok pengolahan keuangan daerah; 4) Pembentukan BUMD; 5) Penetapan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas; dan 6) Ketertiban umum.

Pemkot Depok yang diwakili oleh Agus Suherman selaku Asisten Administrasi yang juga memimpin pertemuan ini, bersama wakil dari DPPKA, Dishub, Insperktorat, Satpol PP, PDAM dan Bag Hukum Kota Depok menyambut antusias kunjungan kerja dari DPRD Kota Sungai Penuh.

” Saat ini kami sedang merancang enam buah Raperda. Depok sebagai wilayah yang lebih dulu menjadi daerah pemekaran, sengaja kami kunjungi untuk melihat Perda yang ada di Depok, bagaimana pelaksanaan dan hambatan yang terjadi di lapangan sebagai rujukan pembuatan Raperda di tempat kami, ” ujar Satmar Lendan, selaku Ketua DPRD Kota Sungai Penuh.

Selanjutnya Lendan beserta rombongan DPRD Kota Sungai Penuh akan mengunjungi setiap OPD Kota Depok yang terkait dengan enam buah Raperda tersebut. Kota Sungai Penuh adalah salah satu kota di Provinsi Jambi, Indonesia. Kota yang memiliki luas 39.150 Hektar ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009. (Diskominfo/Rysko)

Foto Terkait:

dprd-sungai penuh1

Bagikan post melalui :