depok.go.id –  Sebanyak empat ribu warga Depok telah diberikan sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia (RI). Jumlah kepemilikan hak tanah ini akan terus bertambah, seiring dengan percepatan pengurusan pembuatan sertifikat yang dicanangkan pemerintah pusat.

Dari 4.000 sertifikat tersebut, sebanyak 207 sertifikat untuk warga Kelurahan Cimpaeun, 1180 sertifikat untuk warga Kelurahan Cilangkap, 213 sertifikat untuk warga Kelurahan Duren Mekar, 1500 sertifikat untuk warga Kelurahan Pondok Jaya, 150 sertifikat untuk warga Kelurahan Bojong Sari Baru, 400 sertifikat untuk warga Kelurahan Cinangka, dan 350 sertifikat untuk warga Kelurahan Kedaung.

“Ribuan Sertifikat ini, guna meminimalisir kasus persengketaan tanah. Sertifikat ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Pemancar RRI, Kecamatan Cimanggis, Kamis (27/09/2018).

Menteri ATR-Kepala BPN RI, Sofyan A Djalil menambahkan, di Kota Depok terdapat sekitar 607 ribu bidang tanah. Dari jumlah tersebut, sekitar 455 ribu bidang sudah terdaftar di kementerian. Sementara target dari Presiden Jokowi, pada tahun 2020 mendatang semua bidang tanah di Kota Depok sudah bersertifikat.

Sofyan menambahkan, tahun 2018, Kota Depok mendapatkan jatah sebanyak 30 ribu sertifikat. Sedangkan tahun depan dengan kontribusi dari pemerintah daerah, dia yakin bisa menyelesaikan 100 ribu sertifikat.

“Dengan demikian, di tahun 2020 kami tinggal menyelesaikan sekitar 22 ribu sertifikat,” katanya.

Terkait hal itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap, bersama DPRD Kota Depok dapat memaksimalkan penganggaran, agar di 2019 pengurusan sertifikat bisa didorong di angka 100 ribu.

“Jadi seperti yang dikatakan Pak Sofyan Djalil, di tahun 2020 jumlah yang seharusnya 60 ribu bisa diperkecil sekitar 20 ribu sertifikat,” tutupnya.

 

Penulis : Pipin Nurullah

Editor : Dunih

Diskominfo

Bagikan post melalui :