rapat tripartit_2depok.go.id – Turunnya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 terkait pengupahan tenaga kerja, membuat pengusaha dan pekerja di Kota Depok mengalami kebimbangan. Pasalnya, pengaturan upah yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini dirasakan masih belum terperinci dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Apindo Kota Depok, Inu Kertapati Harahap saat melakukan rapat Tripartit di Balaikota Depok bersama dengan unsur pekerja, pengusaha, dan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il, Selasa kemarin (27/10/15).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Apindo mengatakan, sebelum ada peraturan turunan yang menjelaskan lebih rinci mengenai PP tersebut, dewan pengupahan akan tetap menjalani proses lama dalam hal menentukan UMK 2016.

“Sekarang kami pertanyakan, kalau berdasarkan inflasi, inflasi mana yang dimaksud? Apakah kota, provinsi atau nasional? Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Selanjutnya, dia juga menambahkan dewan pengupahan telah melakukan sekitar empat kali survey kebutuhan hidup layak di enam pasar yang ada di Kota Depok. Untuk sementara, telah muncul nilai survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sekitar Rp 2 juta 6 ratus 6 ribu. Akan tetapi, nilai tersebut belum disepakati dalam dewan pengupahan.

Menurutnya, keputusan final KHL akan dilakukan pada 5 November 2015 mendatang. Pada tanggal 19 November 2015, nilai KHL tersebut akan diajukan ke gubernur. Selanjutnya akan menyerahkan keputusan kepada gubernur mengenai UMK Kota Depok.

Seandainya PP No. 78 tentang Pengupahan dilakukan, UMK 2016 berada di kisaran 8% dari UMK Kota Depok 2015 sekitar Rp 2 juta 7 ratus 3 puluh 2 ribu. Inflasi yang dihitung dari Kota Depok sebesar 0.9% dan pertumbuhan ekonomi 7,2%.

Sementara itu, Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il mengklaim, jika PP tersebut diterapkan maka secara otomatis akan memangkas jalur demokrasi antara buruh dan pengusaha. Dalam cara lama, buruh dan pengusaha berdialog dalam dewan pengupahan melalui seperangkat metode survey KHL agar bisa menentukan upah, namun ketika KHL diganti, dia beranggapan peran dewan pengupahan menjadi tidak berarti.

“Efeknya adalah kerugian pada pekerja dan pengusaha. Silahkan ditanggapi, akan kami fasilitasi agar tidak banyak yang merugi,” tutur Walikota seraya memberi dukungan penuh terhadap pengusaha dan pekerja yang berjuang mengadukan nasibnya. (Vidyanita/Ed: Faizal Satrio – Diskominfo)

 

Bagikan post melalui :