depok.go.id – Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok terus menjaring wajib pajak rumah kos agar dapat mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kota Depok, Achmad Karyaman.

Achmad mengatakan bahwa untuk wajib pajak rumah kos yang terdata saat ini baru sejumlah 154, angka tersebut belum mencakup semua pengelola tempat kos di Depok. Artinya, DPPKA dapat menjaring wajib pajak lebih besar lagi. Hal tersebut dengan melihat dari menjamurnya tempat kos di Depok.

“Masih banyak pengelola rumah kos yang belum wajib pajak, ini yang akan kita benahi,” ujarnya.

Achmad menjelaskan, masih belum sadarnya masyarakat yang seharusnya menjadi wajib pajak untuk membayar kewajibannya, serta kurangnya SDM dari DPPKA untuk menjaring wajib pajak di lapangan menjadi salah satu kendala.

“Kami terus melakukan sosialisasi untuk menjaring semua wajib pajak di bidang rumah kos ini,” tambahnya.

Selain itu, kendala yang dihadapi adalah kecemburuan sosial antara pengelola tempat kos 10 pintu dengan pengelola kos di bawah 10 pintu. Hal ini karena berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010, yang menjadi wajib pajak hanya tempat kos yang berjumlah 10 pintu saja.

Ada semacam rasa iri dari pengelola rumah kos yang di atas 10 pintu, karena beberapa pengelola rumah kos yang hanya 10 pintu saja terkadang memasang harga sewa kamar ada yang bernilai jutaan, dan bila dikalikan beberapa kamar maka harganya sama dengan pendapatan di atas 10 pintu yang harga sewanya hanya ratusan ribu.

Berdasarkan target pajak tempat kos sebesar Rp 1.119.167.500 di tahun 2015, saat ini sudah terealisasi sekitar Rp 916.392.583 atau 81,88 persen dari total wajib pajak sebanyak 154. Masih banyak penerimaan pajak dari tempat kos yang lost potensial, sehingga belum masuk ke dalam kas daerah.

Cara penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut, satu tempat kamar kos dikali berapa pintu kemudian diambil 10 persennya. Misalkan satu tempat kos dikenakan Rp 500 ribu dikalikan 15 kamar kemudian diambil 10 persennya, jadi pajaknya Rp 750 ribu.

Lebih lanjut, DPPKA melalui bidang perizinan pernah mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Keuangan. Pihak DPPKA mengusulkan jika pajak penerimaan kos jangan dihitung berdasarkan jumlah kamar melainkan dari omzet, agar adil dan tidak menimbulkan rasa iri.

“Sedang dalam pengkajian, apakah usulan kami diterima atau tidak,” ujar Akhmad. (Rysko/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :