pencanangan zona integritasWalikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il, berkomitmen tinggi dalam memerangi korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Ia juga menginginkan agar seluruh komponen yang ada di Pemkot Depok untuk saling bahu membahu mencegah terjadinya suatu penyelewengan yang berpotensial menguntungkan pihak tertentu saja.

“Tekad ini kita lihat bersama secara Nasional saat ini sudah ada Undang Undang anti korupsi, atau lembaga khusus anti korupsi seperti KPK, pengokohan aparatur lembaga penegak hukum, dan berbagai macam upaya inovasi lain yang bisa dikatakan sebagai langkah pencegahan, penyadaran, dan sosialisasi korupsi,” ujar Nur Mahmudi saat pencanangan zona integritas di Aula lantai 5 gedung Balai Kota Depok beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya pula bahwa tindakan penyelewengan akan mengakibatkan kerugian pada banyak pihak. Untuk itu hendaknya seluruh komponen di Pemkot Depok dapat secara sungguh-sungguh, serius, dan tulus dalam memerangi penyelewengan maupun tindakan korupsi lainnya serta  terus meningkatkan mutu pelayanan.

Pencanangan zona integeritas yang digawangi oleh Inspektorat ini, Kota Depok merupakan Kota ke 275 se Indonesia yang mulai membangun sebuah wilayah bebas dari korupsi (WBK). Sebagai komitmen bersama, dibacakan pula deklarasi pencanangan WBK menuju pembangunan  zona integritas yang dibacakan oleh Walikota Depok dengan diikuti oleh para Asisten, kepala OPD, camat, lurah, dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkot Depok.

Sementara itu, perwakilan dari lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Hendro Nur Cahyo, menyambut baik niat kota dengan penduduk 2 juta jiwa ini yang telah mencanangkan zona integritas. Harapannya kedepan Pemkot Depok bisa saling bersinergi dan bekerjasama dengan lembaga Ombudsman untuk saling mengawasi agar wilayah kerja di lingkungan masing-masing terbebas dari korupsi.

“Ini merupakan hal penting terkait posisi dan dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang lbh baik dan bersih dari korupsi. Mudah-mudahan kedepan kita bisa lebih bersinergi menjalan fungsi pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi,” harapnya. (Nurul Hasanah-Diskominfo)

Bagikan post melalui :