korpri

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Korpri Kota Depok, di Hotel Santika, Depok, Selasa (29/12/15). (Foto : Nita/Diskominfo)

depok.go.id – Upaya melindungi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional memfasilitasi seluruh ASN dalam bentuk bantuan hukum dan advokasi bagi anggota Korpri.

Hal tersebut diutarakan Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Nasional, Kisnu Haryo Kartiko, saat kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Korpri Kota Depok, di Hotel Santika, Depok, Selasa (29/12/15).

“Setiap pekerjaan pasti ada konsekuensi hukum. LKBH hadir sebagai pendamping dan advokasi bagi anggota Korpri. Sebenarnya, pendampingan hukum sudah ada dari dulu, tapi sekarang lebih dipertajam lagi dengan terbentuknya LKBH di bawah naungan Korpri,” ujar Kisnu.

Kisnu juga menambahkan, hukum kepada ASN bukan hanya sebatas permasalahan di lingkungan pekerjaan, namun lebih dari itu masalah pribadi juga bisa dilakukan advokasi dan pendampingan.

“Jadi, kita akan mengawal seluruh proses hukum para pegawai yang telibat perkara hukum, misalnya ada pejabat yang korupsi maka akan kita dampingi karena masih berhubungan dengan pekerjaan dinas,” tegas pria kelahiran Yogyakarta ini.

ASN mempunyai fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kedudukan ASN merupakan aparatur dan administrator negara sebagai penggerak roda birokrasi. Dirinya berharap LKBH Kota Depok harus menjadi fasilitator bagi ASN dalam mencegah terjadinya kasus hukum.

“Pengurus LKBH ini harus siap memberikan bantuan dan konsultasi hukum atau lainnya jika terjadi kasus hukum, terutama di pelosok kecamatan,” pungkasnya. (Vidyanita/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :