depok.go.id – Bertempat di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Rapat Paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2014 digelar, Selasa (30/06/15).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il, Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok, Muspida dan Instansi Vertikal di Kota Depok, serta anggota DPRD Kota Depok.

Dalam pandangan yang diutarakan oleh delapan fraksi, antara lain PDIP, Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Demokrat, PPP dan Restorasi Nurani Bangsa. Rata-rata mereka mengutarakan apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas dedikasi Walikota Depok beserta jajaran atas kerja kerasnya selama ini, hingga melahirkan prestasi-prestasi yang memuaskan. Khususnya penghargaan yang baru-baru ini didapat, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian empat kali berturut-turut.

Selain itu, banyak juga catatan dan masukan yang diberikan oleh delapan fraksi tersebut, di antaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diwajibkan membuat sistem perencanaan agar pembangunan daerah mampu terarah berkelanjutan. Adapun untuk strategi pencapaian pembangunan, Pemkot Depok hendaknya membuat langkah konkret terkait program yang akan dikerjakan.

“Pemkot harus mampu meningkatkan pengendalian unit-unit yang menerima anggaran besar dan melakukan pengawasan terhadap program RPJMD yang belum terintegrasi secara imprehensif, sehingga SILPA dapat diminimalisir bukan bertambah,” ujar salah satu fraksi PDIP, Veronica.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il menyambut baik dan mengucapkan terimakasih atas pandangan dan masukan yang disampaikan untuk kemajuan Kota Depok agar lebih baik lagi.

Besarnya SILPA menjadi suatu perhatian bersama. Hal ini terjadi akibat kurang optimalnya proses perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan, keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang atau jasa, dan transfer anggaran dari bantuan keuangan pemerintah provinsi dilakukan di akhir tahun, sehingga untuk sebagian kegiatan pembayarannya baru dilaksanakan pada tahun 2015.

“Banyak kendala yang dialami sehingga terjadi sisa lebih dalam pembiayaan, tentunya dengan berbagai faktor. Dengan begitu, kami akan terus melakukan sinergitas yang lebih dari masing-masing elemen agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik,” papar Nur Mahmudi. (Vidyanita/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :