Wali Kota Depok Mohammad Idris bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meninjau lokasi turap kali yang longsor di Jalan Tanah Baru, Beji, Kamis (31/05/2018). (Foto : Bima/Diskominfo)

depok.go.id – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, penanganan kali yang melewati wilayah satu dan perbatasan wilayah lainnya, harus diselesaikan secara komprehensif. Hal ini mengingat, ada batasan intervensi yang dilakukan setiap wilayah.

“Seperti kejadian longsor turap Kali Cabang Tengah di Tanah Baru, Kecamatan Beji, baru-baru ini. Untuk penanganan memerlukan anggaran tinggi dan ini sudah kita ajukan ke provinsi untuk melakukan perbaikan. Penanganan juga harus komprehensif agar tidak ada masalah di kemudian hari,” ujarnya, usai melakukan peninjauan lokasi turap longsor di Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kamis (31/05/18).

Untuk penanganan turap misalnya, kata dia, diperlukan sedikitnya Rp 40 miliar guna membangun turap yang kokoh. Sedangkan jika ditotal penataan di Kali Cabang Tengah  mencapai lima kilometer, mulai perbatasan Citayam Kabupaten Bogor sampai dengan Tanah Baru, perbatasan dengan DKI Jakarta, bisa membutuhkan triliunan rupiah.

“Kali ini kan sebenarnya wewenang provinsi, kami Pemkot Depok hanya intervensi dari sisi jalannya. Sedangkan DKI Jakarta dari sisi perbatasan. Jadi harus saling kolaborasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Manto menyebut, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang memprioritaskan penataan di Kali Laya, Kecamatan Cimanggis yang akan dianggarkan mulai 2019 mendatang.

“Untuk penataan kali di Kota Depok, Pemkot harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke provinsi melalui Musrenbang. Jika memungkinkan, untuk Kali Cabang Tengah, akan kita usulkan pada 2019 mendatang,” pungkasnya.

Penulis: Vidyanita

Editor: Dunih

 

Bagikan post melalui :